Mahfud Md di Balik Kegagalan Dirinya Cawapres 2019. Pasca Ma’ruf Amin diumumkan sebagai Cawapres pendamping Joko Widodo, Mahfud Md buka-bukaan mengenak kegagalan dirinya menjadi cawapres untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Mahfud Md mengungkapkan bawha dirinya ‘dijegal’ lewat ‘label’ kader NU termasuk adanya ancaman NU meninggalkan Jokowi di Pilpres 2019.

Mahfud Md pada salah satu acar tvOne yaitu Indonesia Lawyers Club mengungkapkan dinamika politik terkait pemilihan cawapres. Selain soal komunikasi dirinya dengan pihak Istana, Mahfud juga pernah ditemui Ketum PBNU Said Aqil Siroj.

“Saya ketemu Pak Aqil Siroj , saya bilang Pak Aqil itu NU ngeluarkan surat pernyataan begitu harus kader 4 orang. OK, saya tidak keberatan tapi juga kalau presiden mau di luar itu, tidak menolak,” papar Mahfud.

Dalam pertemuan dengan Said Aqil Siroj, Mahfud menyinggung pernyataan soal dirinya yang diberi label bukan kader NU. “Saya bilang apa juga haknya NU itu mengancam-ngancam kalau bukan kader NU, NU akan tidur. NU akan meninggalkan pemerintah. Apa betul ada begitu,” kata Mahfud mengulangi pembicaraannya dengan Said Aqil.

Mahfud Md bicara soal pernyataan Ketua PBNU Robikin Emhas yang menyatakan NU akan meninggalkan Jokowi bila cawapres yang dipilih bukan kader NU. Pernyataan ini disebut Mahfud memunculkan ‘kegaduhan’

“Lalu dibantah (Said Aqil), (yang bicara), nggak ada pernyataan itu. Padahal pernyataan itu ada Robikin yang menyatakan dan yang menyuruh itu Kiai Maruf amin. Bagaimana saya tahu kiai Maruf Amin? Muhaimin yang bilang ke saya. Hehehe…ini saya ceritain, menarik ini ceritanya, loh saya memang jujur sih,” lanjut Mahfud.

Konfirmasi soal label kader NU dan ancaman NU meninggalkan Jokowi ditanyakan langsung saat Mahfud bertemu Muhaimin Iskandar di restoran, Jl. Taman MPU Sendok, Kebayoran Baru, Jaksel. Mahfud mengaku dipertemukan dengan Cak Imin atas inisiatif eks Waketum PBNU As’ad Said Ali.
“Ketemu lah saya dengan Muhaimin. Di situ Muhaimin mengatakan Pak Mahfud kita dipermainkan politik…,” tutur Mahfud.

“Terus saya tanya gimana itu main ancam-ancam? Nggak itu yang nyuruh Kiai Ma’ruf katanya. Gimana ceritanya? Gini katanya, biar clear ya, Rabu jam 11 atau jam berapa Kiai Ma’ruf dipanggil oleh presiden, Aqil Siroj dipanggil oleh presiden, Muhaimin dipanggil,” lanjut Mahfud.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Muhaimin–dijelaskan Mahfud– bicara soal Jokowi yang tidak menyebut nama cawapres dalam pertemuan terpisah dengan tiga tokoh tersebut.

“Nah ketemu tiga orang ini di PBNU dan berkesimpulan berarti bertiga ini bukan calonnya karena waktu dipanggil tidak disebut calon. Lalu mereka sepertinya marah-marah dan membahas. Kemudian Kiai Ma’ruf kalau gitu kita nyatakan kita tidak bertanggungjawab secara moral atas pemerintah ini kalau bukan kader NU yang diambil. Ini kata Muhaimin, Robikin bilang begitu ke pers, datang Robikin ini kata Muhaimin. Didikte kalimatnya oleh Ma’ruf amin,” sambung Mahfud menegaskan pernyataannya ini didapat dari perbincangan dengan Cak Imin.

“Itu lah permainan,” sebut Mahfud Md

Tapi Mahfud Md menegaskan, persoalan kegagalan dirinya menjadi cawapres sudah diselesaikan personal dengan Jokowi. Mahfud bertemu Jokowi di Istana usai Jokowi mengumumkan nama Ma’ruf Amin sebagai cawapres.

“Begini saya katakan begini saya ini orang NU tetapi mau berangkat bukan sebagai kader NU tapi kader bangsa. Kenapa NU mengancam ngancam, ini kesan saya. Sehingga saya bilang di NU banyak guyonan sehingga saya merasa tidak sakit hati tapi senang mengungkap ini saya lahir batin saya NU,” tutur Mahfud.

Haedar Nashir Sampaikan Ini, Prabowo-Sandi Kunjungi PP Muhammadiyah. Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengunjungi kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat. Terkait dengan hal tersebut, Haedar Nashir Ketua Umum PP Muhammadiyah  memaparkan enam poin perihal agenda strategis untuk Prabowo-Sandi.

Poin pertama, Haedar mengatakan, pemimpin negara harus mengutamakan agama, Pancasila dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia yang hendaknya menjadi fondasi nilai dan inspirasi yang mendasar. Hal ini untuk mewujudkan kebijakan strategis serta arah moral spiritual bangsa.

“Jangan sampai ada kebijakan yang bertentangan dengan nilai dasar luhur yang hidup dalam jatidiri bangsa dan menghindari primordialisme SARA,” ucap Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Poin kedua, menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Termasuk dalam menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing.
Sementara itu, poin ketiga ialah seorang pemimpin negara perlu menjaga kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif dengan kebijakan yang lebih berani.

“Keempat, rekontruksi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagai prioritas. Termasuk dan memanfaatkan 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana mana amanat konstitusi,” tuturnya.

Poin kelima, pemerintah harus mampu melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip good governance. Menjunjung tinggi meritokrasi tanpa disandera kepentingan politik partisan.

“Terakhir, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam melindungi kepentingan dalam negeri, serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar sebagai kekuatan strategis di dunia Islam,” jelas Haedar.

Prabowo mengungkapkan terima kasih atas penerimaan kunjungan dari pengurus PP Muhammadiyah. Bakal Capres Prabowo berharap PP Muhammadiyah menjadi ajang pembuka diskusi untuk memantapkan dirinya bersama Sandi maju Pilpres 2019 mendatang.

“Kami berharap bahwa Muhammadiyah bisa membuka pintu untuk bisa berdiskusi ilmiah, tapi kajian ilmiah supaya saat maju ke rakyat berdasarkan fakta bukan berdasarkan selera,” papar Prabowo Subianto Bakal Capres 2019.

Emak-emak Dan Mujahidah Deklarasikan Dukung Prabowo-Sandi Pilpres 2019. Pasca pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mejadi Capres/Cawapres pada pilpres 2019, banyak kelompok masyarakat yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan tersebut.

Salah satunya ratusan perempuan mengatasnamakan “Mujahidah dan Emak-emak Militan” yang tergabung dalam Ustadzah Peduli Negeri ikut serta mendeklarasikan kelompoknya untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 mendatang.

Nurdiati Akma, Koordinator Ustadzah Peduli Negeri mengungkapkan bahwa pasangan Prabowo-Sandi lebih dekat pembelaannya kepada umat Islam ketimbang pasangan petahanan.

“Kita ingin ketidakadilan (rezim saat ini) bisa diakhiri, dimana ulama ditangkapi, ustadz dipenjara, dan sebagainya,” ungkapnya di Gedung Dakwah Asyiyah, Tebet, Jakarta Selatan.

Nurdiakti menjelaskan pula bahwa gerakan tersebut tidak hanya berada di Jakarta, namun sudah memiliki jejaring ke beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Lampung, hingga Sulawesi.

Para ustadzah yang tergabung berhimpun dalam organisasi Forum Silaturahim Antar Pengajian (FORSAP) dan Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid.

Ia menyebut, gerakan tersebut tidak memiliki kekuatan secara materi,  Nurdiati menuturkan bagaimana ketika Pilkada DKI Jakarta lalu, pihaknya juga membuat gerakan yang sama.

“Waktu melawan Ahok kami juga tidak punya apa-apa. Gerakan kami berdoa, minta kepada Allah, dan apa saja yang bisa kami lakukan,” tutur Koordinator Ustadzah Peduli Negeri itu.